Kulminasi.com – Pemerintah berencana menerapkan program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Untuk memastikan program ini berjalan efektif, pemerintah menunjuk lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana di lapangan. Program ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting dan memperbaiki gizi masyarakat di daerah-daerah prioritas.
Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, menjelaskan bahwa para lulusan SPPI akan dibagi dalam kelompok kecil beranggotakan tiga orang—terdiri dari manajer, akuntan, dan ahli gizi—untuk menangani unit layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah dan wilayah prioritas. “SPPI inilah yang akan mengoperasionalkan unit layanan tersebut, terdiri dari tiga orang, satu manajer, satu akuntan, dan satu tenaga gizi,” ungkap Ikeu dalam diskusi daring FMB9 pada Senin (4/11/2024).
Saat ini, sebanyak 1.063 lulusan SPPI sedang menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Cipatat, Bandung, guna membekali mereka dengan keterampilan operasional dan wawasan kebangsaan yang kuat. Program makan bergizi gratis direncanakan mulai berjalan pada Januari 2025, dengan target 19,47 juta penerima manfaat, yang mencakup anak-anak sekolah dasar dan menengah serta ibu hamil dan balita. Anggaran sebesar Rp71 triliun telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Uji coba program ini telah dimulai di beberapa wilayah sejak Oktober 2024. Sejumlah Kodim di Jawa dan luar Jawa mengawasi distribusi makanan yang disediakan oleh kelompok masyarakat dan UMKM setempat. Di Jawa Barat, uji coba dilakukan di satu kota dan empat kabupaten, dengan melibatkan TNI, kepolisian, dan dinas pendidikan. Kepala Polrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono, mengungkapkan bahwa program ini adalah upaya bersama dalam menurunkan angka stunting di Bandung.
“Pengenalan makan siang gratis dan bergizi bertujuan mengatasi permasalahan stunting dan meningkatkan gizi anak,” ujar Budi.
Kegiatan uji coba program makan bergizi gratis berlangsung di Kabupaten Karawang, Cirebon, Indramayu, Ciamis, dan Kota Bandung. Di Karawang, polisi membagikan paket makan bergizi untuk ratusan siswa di SD Negeri Gombongsari, sementara di Cirebon, sekitar 2.900 paket makanan dibagikan kepada santri Pondok Pesantren Amparan Jati. Di Bandung, program uji coba telah menjangkau ribuan siswa dari enam sekolah dasar.
Ikeu Tanziha menegaskan, program ini menargetkan wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi, meskipun prioritas akan diberikan kepada daerah yang telah memiliki unit layanan makan bergizi. Pemprov Jawa Barat, melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Iendra Sofyan, juga mendukung penuh program ini, dengan estimasi anggaran sebesar Rp1 triliun khusus untuk wilayah Jawa Barat.
Pemprov Jabar masih menunggu sosialisasi teknis dari pemerintah pusat serta alokasi khusus untuk mendukung pendanaan program ini. “Kami berharap adanya bantuan pusat melalui dana alokasi khusus,” kata Iendra, seraya menyebutkan bahwa APBD Jabar yang akan ditetapkan belum mengakomodasi program makan bergizi gratis ini.
Dengan komitmen dan kerjasama berbagai pihak, pemerintah berharap program ini dapat berdampak nyata pada perbaikan gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, sekaligus menjadi upaya konkret menurunkan angka stunting nasional.
